KPK BERI ARAHAN KEPALA DAERAH CEGAH KOROPSI PBJ PENANGANAN COVID JAKARTA MEDIACORUPTION.COM 9/4/2020 Pemberantasan korupsi memi...
KPK BERI ARAHAN KEPALA DAERAH CEGAH KOROPSI PBJ PENANGANAN
COVID
JAKARTA
MEDIACORUPTION.COM 9/4/2020
Pemberantasan korupsi meminta pelaksanaan pengadaan barang selama masa pandemik covid - 19 tetap dilakukan
sesuai dengan ketentuan dan pendampingan oleh Lembaga Kebijakan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah LKPP
Demikian disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri kepada Seluruh sekertaris Daerah dan Bupati / walikota di Indonesia ,dalam rapat koordinasi melalui konferensi bersama ketua BPK ,menteri dalam negeri kepala BPKP dan kepala LKPP di Jakarta baru baru ini ( 8/4/2020 )
Dia menjelaskan pengadaan barang dan jasa terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab penguna Anggaran ( PA )
Tak perlu ada ketakutan yang berlebihan sehingga menghambat penanganan Bencana kata Firli.
Dalam kondisi darurat ,tambah dia ,pengadaan barang dan jasa boleh dengan cara swakelola,selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola.
Firli menyampaikan hal tersebut dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksana
an anggaran dan pengadaan barang / jasa di daerah menyusul diterbitkannya Surat
Edaran KPK no 08 tahun 2020 tentang pengunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang / jasa dalam rangka Percepatan penanganan Corona terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi
Surat edaran tersebut ditujukan kepada gugus tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memberikan panduan dalam proses PBJ dalam situasi darurat ,Salah satu poinya memuat rambu - rambu pencegahan korupsi untuk memberikan Kepastian bagi pelaksana pengadaan
Firli mengatakan ,KPK menyadari di tengah situasi darurat ,harga barang / jasa terkait penanganan Covid -19
mengalami kenaikan signifikan karena permintaan global yang meningkat dan pro
dusen yang terbatas hal ini menyebabkan kondisi pasar tidak normal ,maka diharapkan pelaksana anggaran dan PBJ dapat juga dilakukan dengan mengedepankan harga terbaik ( value for money )
FBJ dalam kondisi darurat cukup menekan pada prinsip efektif,transparan ,dan akuntabel .Misalnya dengan cara mendokumentasikan dan membuka setiap
tahapan pengadaan dalam rangka mencari harga terbaik jelas Firli
Perpres no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah ,Firli menambahkan menitik beratkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar - besarnya dan tidak selalu dengan harga terendah .Sehingga pelaksanaan pembelanjaan anggaran pemerintah harus mampu memberikan nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan.
Sepanjang unsur - unsur pidana korupsi tidak terjadi maka proses PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan ,tegas Firli.
KPK berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan PBJ dalam rangka penanganan covid -19 Pengawalan yang dilakukan KPK diantaranya adalah dengan membentuk tim khusus yang berkerja bersama Gugus Tugas percepatan penanganan Covid 19 di tingakat pusat dan daerah serta dengan pemangku kepentingan lainya .
Tim tersebut juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait alokasi dan pengunaan anggaran penangulangan covid 19 agar bebas dari Korupsi.
Saat ini tim sedang merampungkan untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap persoalan sistemik yang dihadapi pelaksana di lapangan terkait pelaksanaan anggaran dan PBJ penanganan covid - 19 pungkas Firli
Undang - undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi ( KPK )
KPK bertugas antara lain melakukan tindakan - tindakan pencegahan koordinasi dan memotong sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi . ( MC REDAKSI ).
Tidak ada komentar