Page Nav

HIDE

Pages

Breaking News:

latest

Tanpa lembaga Pengawasan,Politik uang berlaku di kecamatan Percut Sei Tuan

  Gbr Bung Joni Candra SH pendiri PT Media Korupsi Indonesia  Tanpa lembaga Pengawasan,Politik uang berlaku di kecamatan Percut Sei Tuan  Pe...

 Gbr Bung Joni Candra SH pendiri PT Media Korupsi Indonesia 

Tanpa lembaga Pengawasan,Politik uang berlaku di kecamatan Percut Sei Tuan 

Percut Sei Tuan 

www.mediacoruption.com / Isu Politik uang disinyalir masih terjadi menjelang pemilihan Kepala Desa ( Pilkades) serentak di kabupaten Deli serdang tahun 2022 kususnya di kecamatan percut Sei tuan. 

Hal ini diungkap oleh salah satu pemerhati hukum dan pendiri PT Media Korupsi Indonesia bung Joni Candra SH di kantornya jalan pukat VIII Medan. Mengatakan politik uang itu benar - benar nyata terjadi Jelang hari H pencoblosan di pilkades serentak . 

Serangan pajar itu memang benar ada dan nominalnya uang yang dibagikan itu bervariasi, yang paling besar mengeluarkan uang itulah pemenangnya



Politik uang saya meyakini semuanya melakukan politik uang apa lagi pemilihan kades masuk bulan suci ramadhan dimana masyarakat lagi sangat mem butuhkan uang untuk lebaran lanjut bung Joni Candra. 

Setelah Mendapatkan nomor urut rabu 16/3/2022 mulailah oknum kades yang berwajah baru dan kepala desa yang lama ( incamben) bergerilia bersama para tim sukses untuk melobi - lobi masyarakat yang diyakini calon kades masyarakat bodoh 100 ribu gue kasih lu besok 1,000.000.gua sikat. Imbuh bung Jon. 

Dengan adanya praktek politik uang krew coba bertanya pada adalah satu peserta yang gugur yang namanya tak mau dipublilasikan mengatakan jika politik uang itu dilakukan terang - terangan dan tidak ada sanksi tegas terhadap mereka dalam Pilkades serentak itu tidak ada lembaga resmi yang mengawasi seperti halnya Pilkada atau pileg. Jadi politik uang itu bebas seperti di kecamatan percut Sei tuan ini ucapnya pada mediacoruption. 

Lebih lanjut mengungkapkan bukan hanya politik uang, ada juga beberapa calon kades memanfaatkan bantuan pemerintah dan ada juga calon yang mengancam warganya seperti akan menghapus dari daftar penerima bantuan pemerintah jika tidak memilih dirinya 

Dan bahkan ada juga ditemukan sebelum hari H beberapa tim sukses calon kades tersebut membagikan bantuan dari pemerintah dengan dalih itu dari jerih payahnya . 

Dengan adanya beberapa komentar masyarakat Bung Joni Candra SH meminta agar pemerintah daerah dapat membentuk lembaga seperti halnya Bawaslu yang mengawasi proses pemilihan kepala daerah dan legislatif karena menurut Bung Joni Candra SH jika hal ini terus dibiarkan maka politik uang dlam pemilihan kepala desa sulit untuk dihindari 

Jangkan Pilkades serentak Pemilu aja rentan politik uang ,tetapi setidaknya jika ada lembaga yang mengawasi khusus dalam pilkades serentak, tentunya politik uang bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga para kades menang itu benar - benar berkualitas tutup Joni ( Redaksi) 

Tidak ada komentar