PT.IPS tidak menghiraukan panggilan DPRDkabupaten Asahan.masyarakat DesaPerbangunan rugi milliaran rupiah disampaikan ke wakil rakyat. ...
PT.IPS tidak menghiraukan panggilan DPRDkabupaten Asahan.masyarakat DesaPerbangunan rugi milliaran rupiah disampaikan ke wakil rakyat.
MERASA DEKING KUAT PT IPS MENGHIRAUKAN PANGILAN DPRD ASAHAN
ASAHAN
mediacoruption.com
Beberapa hari lalu sempat beredar video masyakat merayakan HUT RI di persawahan yang mengalami gagal panen dan viral di media sosial.
Dalam video tersebut terkandung makna gagal panen yang di alami oleh masyarakat desa perbangunan karena banjir yang begitu besar. Dimana banjir tersebut akibat tutupnya aliran air ke sungai karena ulah oleh Pihak PT IPS. masalah yang di alami oleh masyarakat desa perbangunan di sampaikan ke kantor DPD POSPERA ASAHAN.
Menindaklanjuti keluhan masyarakat Desa perbangunan DPD POSPERA langsung ke lokasi dan melihat langsung apa yang di alami oleh masyarakat desa perbangunan.
DPD POSPERA Asahan menyampaikan keluhan masyarakat ke wakil rakyat di yakni DPRD Asahan komisi D.
Rapat dengar pendapat (RDP) yang di lakukan oleh komisi D Kamis 27/8 tampak hadir dalam acara tersebut ketua komisi D yakni Irwansyah siagian dan anggota nya,dinas PUPR kab Asahan yang di wakili oleh sekretaris yaitu Fahmi,camat sei kepayang yaitu asmuni, kepala Desa perbangunan Arinton sihotang, perwakilan masyarkat di dampingi DPD POSPERA ASAHAN.
Sebelum acara RDP di buka oleh Irwansyah selaku ketua komisi D mereka menunggu dari pihak yang paling penting yakni PT IPS. Hingga acara di mulai perwakilan dari pihak ips tidak hadir. Dalam rapat tersebut tampak kesal wajah dari anggota pospera. Keluhan yang dialami masyarakat yaitu gagal panen akibat banjir, banjir terjadi karena air hujan tidak bisa mengalir ke sungai akibat saluran pembuangannya ditutup oleh pihak PT IPS sehingga meluap ke lahan pertanian.ujar Atong selaku ketua POSPERA asahan. Beliau juga mengatakan padi merupakan sumber penghasilan utama desa perbangunan.
Salah satu anggota Pospera juga menambahkan "apakah aliran yang di tutup oleh pihak IPS itu masuk dalam kategori pengawasan pemerintah atau tidak? " Ujar salah satu anggota pospera
Pertanyaan yang di ajukan ke Pihak desa maupun kecamatan tidak bisa menjawab.
Irwansyah selaku pimpinan rapat mempertanyakan itu kembali ke dinas PUPR namun tidak ada jawaban yang pasti.
Rapat mulai memanas ,pertanyaan yang di ajukan oleh POSPERA tidak mendapat jawaban yang pasti karna yang seharusnya itu merupakan tanggung jawab dinas PUPR.hingga akhirnya perwakilan POSPERA jauh sebelumnya pemerintah sudah melakukan penanggulangan banjir di desa Perbangunan dengan pembuatan saluran air kesungai dimana pada tahun 1993 gubernur Sumatera Utara Raja inal Siregar meresmikan hal tersebut( menunjukkan bukti).
Dalam paparan yang di terangkan POSPERA camat Sei kepayang membenarkan beliau mengatakan saya kelokasi pak sudah dua kali bersama dengan pak Kades dan juga Pospera ujar baliau. memang benar ada penutupan namun saya tidak tahu itu kapan dan atas izin siapa
Sementara semua peserta rapat tampak memberikan keterangan silih berganti. Hingga sebelum rapat ditutup pimpinan rapat mengatakan akan terjun langsung ke lokasi dan akan menyurati pihak terkait dan akan sama sama ke lapangan meninjau langsung.
Dalam rapat tersebut pospera menyampaikan 3 tuntutan yaitu:
1.membuka kembali jalur air yang ditutup oleh pihak PT IPS
2.mengganyi segala kerugian yang di alami masyakat
3.mencabut izin PT.IPS
Itulah yang menjadi tuntutan masyarakat yang disampaikan melalui pospera Asahan.
Saat acara rapat selesai tim mediacoruption melakukan wawancara langsung dengan pospera.mempertanyakan langkah apa yang selanjutnya akan di lakukan?
Atonga mengatakan kita lihat aja nanti pak biar lebih jelasnya biar teman -teman ini yang menjawab.
Yang jelas kita merasa kesal akan sikap yang dilakukan oleh PT.IPS dimana mereka tidak hadir dalam acara rapat tadi Masyarakat mengalami kerugian milliaran rupiah Meraka seakan tidak mau tau tambah salah satu anggota POSPERA.
( BR ASAHAN RS )
Tidak ada komentar